Alhamdulillah, inilah postingan artikel pertama saya di blog ini. semoga dapat menjadi bacaan yang bermanfaat buat kita semua.
Seperti yang kita ketahui pada masa sekarang bahkan sebelumnya problematika kemiskinan di daerah negara tercinta kita Indonesia merupakan hal yang tak pernah usai. Walaupun hasil statistik menunjukan gambaran yang baik, namun apa yang terjadi di lapangan tidak sesuai apa yang di tampilkan di atas kertas. Peristiwa ini secara merata terjadi di daerah-daerah yang melimpah sumber daya nya. Dan Aceh adalah pokok pembahasan yang sangat menarik. Berikut adalah data dan pernyataan yang menjelaskan problematika kemiskinan di Aceh.
DPRA menilai angka kemiskinan di Aceh masih tinggi. Dari 26,66 persen sebelumnya, pemerintah hanya mampu menekan 7,09 persen. Dengan demikian saat ini angka kemiskinan di Aceh masih bertahan pada posisi 19,57 persen. Hal serupa juga terjadi pada tingkat pengangguran dari 9,84 persen menjadi 8,27 persen, atau turun 1,5-2 persen.Angka kemiskinan dan pengangguran yang termuat dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) lima tahun (2007-2012) Pemerintahan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar memang dinilai terkesan indah dalam tampilan grafik, tapi belum sesuai realitas.
Badan Pusat Statistik (BPS) juga memaparkan bahwa September tahun 2011 Persentase penduduk miskin di Aceh sebesar 19,48 persen mengalami penurunan dibandingkan Maret 2011 sebesar 19,57 persen. Persentase penduduk miskin didaerah perkotaan menurun sebesar 0,66%, sementara di daerah pedesaan terjadi peningkatan sebesar 0,14%. Hal ini disebabkan oleh kondisi perekonomian Aceh, Indeks Harga Konsumen, tingkat pengangguran terbuka dan Nilai Tukar Petani. Kata Kepala BPS Aceh, Syech Suhaimi
Hasil analisis The Globe Journal dari Badan Pusat Statitsik menyebutkan jumlah penduduk miskin selama enam bulan di Aceh bertambah. Pada Maret 2011, jumlah penduduk miskin sebanyak 894.081 orang dan pada September 2011 meningkat menjadi 900.019 orang.
Orang miskin di Aceh pada September 2011 paling banyak berada di pedesaan yaitu sebanyak 730.890 orang dibandingkan di perkotaan hanya 169.300 orang.
Meskipun angka kemiskinan di Aceh menurun, namun Aceh ternyata masih termasuk dalam daerah dengan jumlah penduduk miskin tebanyak, yakni menduduki peringkat 7 nasional. Peringkat pertama Papua dengan persentase penduduk miskin mencapai 36,80 persen, disusul Papua Barat 34,88 persen, Maluku 27,74 persen, Gorontalo 23,19 persen, NTT 23,03 persen, NTB 21,55 persen, dan Aceh. “Jika diperhatikan angka kemiskinan yang tertinggi malah terjadi di wilayah dengan kekayaan sumber alam melimpah, seperti Aceh, Papua dan Papua Barat. Ini semua bergantung pada pemerintah pusat dan daerah bagaimana mengoptimalkan potensi daerah-daerah yang memiliki kekayaan alam melimpah agar bisa meminimalkan atau menghapus angka penduduk miskin di wilayahnya,”.
Kalau dilihat dari Pulau Sumatera, Provinsi Aceh nomor satu paling miskin diantara provinsi lain. Bahkan secara nasional penduduk miskin paling banyak masih di Pulau Jawa dan Sumatera, baru kemudian menyusul Papua, Sulawesi, Kalimantan dan Bali.
BPS mengatakan bahwan walaupun mereka belum menerima data penduduk miskin dari Jakarta, tetapi mereka dapat memastikan bahwa Provinsi Aceh nomor satu paling miskin di pulau Sumatra.
Melihat data diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Provinsi Aceh belum mampu mengentaskan kemiskinan secara optimal.
Tidak pantas rasanya, padahal provinsi kita (Aceh) adalah tergolong provinsi yang paling banyak menerima bantuan, baik berupa dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana otonomi khusus (OtSus), dana bagi hasil migas, dana tambahan bagi hasil migas, dana rehab-rekon, bantuan luar negeri (multidonor fund), dan dana reintegrasi. Jika jumlahkankan total dana yang diperoleh berjumlah lebih dari 10 triliyun rupiah. Tidak hanya itu Aceh juga termasuk daerah yang memiliki kekayaan alam melimpah yang dapat dikelola untuk mengurangi angka kemiskinan.
Dari fakta yang ada maka patut kembali dipertanyakan apakah para pemimpin Aceh masa kini memiliki ide untuk mengoptimalkan berbagai dana sumber daya yang ada dalam memberantas kemiskinan?
Maka untuk mengelola kekayaan alam dan dana yang tergolong besar tersebut, pemerintah Aceh dituntut untuk selalu proaktif dan kreatif, serta memiliki rencana pembangunan jangka panjang yang jelas sehingga visi pembangunan dan pengentasan kemiskinan dapat berjalan lancar, tidak setengah-setengah.
-dalam.JPG)
Tugas Introduction Of Micro Finance
Written by Arie | Mahasiswa Fakultas Ekonomi
